Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Keluhan mengenai sulitnya pengurusan barcode pengantar pengambilan minyak Pertamina di Dinas Pertanian Parigi Moutong mendadak ramai di media sosial.
Prosedur administrasi yang berbelit memicu dugaan adanya praktik pungutan liar oleh oknum petugas.
“Apakah memang sesulit itu atau harus ada uang pelicin baru bisa terbit?” tulis salah satu akun warga dalam unggahan yang viral baru-baru ini.
Pertanyaan itu memancing gelombang respon negatif dari masyarakat luas.
Publik menilai sistem birokrasi yang ada sengaja dibuat rumit demi keuntungan sepihak.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin, langsung memberikan klarifikasi resmi mengenai alur resmi pembuatan barcode tersebut.
Petani pemohon wajib terdaftar di aplikasi Simluhtan dan mengantongi surat pengantar dari UPTD setempat.
“Kami mengurus legalitas kelompoknya berdasarkan KTP terdaftar, namun prosesnya kadang terhambat jaringan internet yang error,” ujar Supriadin.
Kendala teknologi di lapangan ini sering kali memicu salah paham dan penumpukan antrean.
Pihak dinas juga menegaskan aturan kuota solar sudah dipatok jelas sebesar 70 liter per hektare lahan.
Keterbatasan pasokan solar di SPBU membuat para petani harus sabar mengantre sesuai sistem giliran.
Masalah ini memicu koordinasi lanjutan untuk menyinkronkan data antara pihak dinas dan pihak SPBU.
Terkait isu uang pelicin yang santer beredar, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin secara tegas membantah adanya pungli di internal dinas.
Persoalan muncul karena banyak kelompok tani enggan mengurus administrasi sendiri lalu memberi kuasa pada oknum tertentu.
“Jika ada penyalahgunaan seperti solar tidak sampai ke petani, segera laporkan dan kami akan langsung memblacklist kelompok tersebut,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 21 Mei 2026.
Sikap tegas ini diambil demi menjamin bantuan subsidi jatuh ke tangan yang tepat.
Pihak dinas mengakui fungsi pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat belum berjalan secara maksimal.
Faktor jarak wilayah dari Sausu hingga Moutong serta keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama.
Penerapan sistem digital dari pusat ini idealnya membutuhkan dukungan dana lapangan yang memadai.
Manajemen dinas berjanji akan segera membuka transparansi data penerima barcode dalam waktu dekat.
