Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah DPRD Kabupaten Parigi Moutong meminta penambahan waktu pembahasan selama beberapa hari ke depan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara komprehensif.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Pansus LHP BPK, Arman Lawaha, saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).
Arman menjelaskan, pembahasan tindak lanjut LHP BPK merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, pembahasan dilakukan melalui pemetaan temuan dan rekomendasi BPK, rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga peninjauan lapangan terhadap pekerjaan fisik dan pengelolaan aset daerah.
Namun, hingga saat ini pembahasan belum dapat dirampungkan karena masih terdapat sejumlah kendala.
“Masih terdapat beberapa temuan material yang memerlukan klarifikasi data pendukung, rekonsiliasi dengan perangkat daerah, serta pendalaman teknis agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar akurat,” ujar Arman.
Selain itu, kata dia, sejumlah OPD belum melengkapi dokumen pertanggungjawaban, termasuk bukti penyelesaian kerugian daerah sebagaimana direkomendasikan BPK.
Pansus juga masih membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah pekerjaan fisik dan pengelolaan aset yang tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak ketiga atau penyedia jasa yang berkaitan dengan sejumlah temuan pemeriksaan.
Atas dasar itu, Pansus meminta persetujuan rapat paripurna untuk memberikan tambahan waktu kerja beberapa hari ke depan.
Arman menegaskan, penambahan waktu diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis : Wad
Editor : Wady
