Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, memaparkan capaian serta kendala pelaksanaan program prioritas nasional cetak sawah baru.
Hal ini disampaikanya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Aspirasi DPRD, Selasa (22/9/2026).
Dalam pemaparannya, Dadan menjelaskan bahwa dari target kontraktual awal seluas 421 hektar yang dikerjakan melalui mekanisme Swakelola Tipe 2 bersama TNI Kodim 1306/Kota Palu, luas lahan yang berhasil diselesaikan dan dinilai layak mencapai 283 hektar.
Menurutnya, anggaran untuk sisa luas lahan yang tidak terealisasi telah dikembalikan oleh pihak pelaksana ke kas negara.
”Dari target awal 421 hektar dengan 20 kelompok tani, hasil monitoring dan penilaian akhir mencatat luas lahan yang rampung dikerjakan oleh TNI adalah 283 hektar yang tersebar di 18 kelompok tani. Dana sisanya sudah dikembalikan ke kas negara,” ujar Dadan di hadapan anggota Komisi II DPRD.
Dadan mengungkapkan, sejumlah kendala teknis dan alam mempengaruhi pemanfaatan lahan sawah baru tersebut.
Salah satunya adalah belum tersedianya jaringan irigasi teknis yang terintegrasi saat pencetakan lahan dilakukan, sehingga mayoritas lahan masih bersifat sawah tadah hujan.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena cuaca El Nino yang memicu kekeringan di beberapa titik lokasi.
Selain itu, adanya proyek perbaikan total pada Daerah Irigasi (D.I.) Lambunu oleh pihak Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak pada penutupan aliran air hingga Desember mendatang turut mempengaruhi pasokan air untuk wilayah Kecamatan Bolano dan Bolano Lambunu.
Meski demikian, beberapa lokasi kelompok tani telah mulai berproduksi. Di Desa Tada Titian Hidup 1, misalnya, dari 18 hektar lahan cetak sawah yang ada, seluas 9 hektar telah berhasil ditanami dan dipanen.
Selain masalah cetak sawah, RDP tersebut juga membahas penataan kelembagaan pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
Menurut Dadan, saat ini pihaknya tengah menggodok Peraturan Bupati (Perbup) terkait pembentukan UPTD Dinas TPHP serta aturan teknis pengelolaan Alsintan melalui Brigade Dinas.
Ia menambahkan, langkah ini diambil menyusul alih status tenaga penyuluh pertanian menjadi pegawai kementerian per 1 Januari 2026.
Regulasi Perbup ini diharapkan dapat memberikan kejelasan payung hukum terkait pemeliharaan dan retribusi sewa Alsintan untuk menunjang kas daerah serta menjaga keberlanjutan unit alat mesin pertanian di lapangan
