Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Parigi Moutong memeriksa dokumen operasional dan rekaman kamera pengawas (CCTV) di SPBU Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi, termasuk kemungkinan pengisian berulang yang dikeluhkan oleh sopir kendaraan angkutan barang.
Kasatreskrim Polres Parigi Moutong, Iptu Anugerah S. Tarigan, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dan keluhan masyarakat.
“Langkah ini kita lakukan karena banyaknya laporan dan keluhan warga yang masuk ke kita,” kata Anugerah kepada sejumlah media, Jumat malam (23/10/2026).
Ia menegaskan, kepolisian berkomitmen menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun bentuk penyelewengan lain yang merugikan masyarakat.
“Kami berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi maupun berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Salah seorang sopir truk ekspedisi lintas Sulawesi, Ruslan (42), mengaku kerap kesulitan mendapatkan solar ketika mengantre di SPBU tersebut.
Menurut dia, antrean kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang membuat sopir angkutan logistik kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Kami ini sopir logistik sering sekali tidak kebagian solar karena antrean sudah dipenuhi mobil-mobil yang diduga melangsir. Kami sangat berterima kasih kepada Polres yang mau memeriksa CCTV di SPBU Sausu ini, supaya kelihatan semua siapa saja yang sering bolak-balik mengisi tangki rakitan,” kata Ruslan.
Pemeriksaan dokumen operasional dan rekaman CCTV diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut.
Hasil pemeriksaan itu akan menjadi bagian dari upaya kepolisian menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai distribusi solar bersubsidi.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan tersebut.
