Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melalui Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Nadjamudin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Rapat tersebut membahas terkait pengendalian inflasi daerah dan evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) berbasis siklus hidup masyarakat, yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Bupati, Senin (30/6/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk ini, diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program nasional tiga juta rumah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, serta memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Imran juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi, penghapusan pungutan liar dalam proses perizinan, dan keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan evaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dijalankan berbasis siklus hidup, dari bayi hingga lansia.
Pemeriksaan kata dia, akan dilakukan dalam tiga momentum, saat ulang tahun, di lingkungan sekolah, dan berdasarkan kebutuhan khusus.
Pelaksanaan PKG untuk pelajar akan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2025, dengan dukungan lintas sektor seperti pendidikan, agama, dan sosial.
Dalam laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, disebutkan bahwa pada minggu keempat Juni 2025, sebanyak 16 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Sementara 21 provinsi mengalami penurunan dan satu provinsi stabil. Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di antaranya adalah beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib melaksanakan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yakni Operasi pasar murah.
Inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan produsen untuk menjamin kelancaran pasokan, gerakan menanam. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dukungan transportasi dari APBD. Komitmen pusat dan daerah.
Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memperluas akses terhadap rumah layak huni, serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh seluruh arahan dan kebijakan nasional tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Sumber: Prokopim Setda Parigi Moutong.
