Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 970x250
Politik

Panja DPRD Parimo Rekomendasikan Stop Izin Packing House Bermasalah

×

Panja DPRD Parimo Rekomendasikan Stop Izin Packing House Bermasalah

Sebarkan artikel ini
Pimpinan Panja Packing House Komoditas Ekspor DPRD Parigi Moutong, Yushar dalam laporanya, Selasa (10/3/2026).

Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID– DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) terkait packing house komoditas ekspor, Selasa (10/2/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Alfres Tonggiroh dan dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam laporannya, Wakil Ketua Panja, Yushar, menyampaikan bahwa Panja merekomendasikan penghentian sementara perpanjangan izin bagi perusahaan packing house yang dokumennya belum lengkap atau masih memiliki persoalan lahan maupun masalah hukum lainnya.

Baca lainnya :  Gilingan Padi Cemari Lingkungan, Leli Pariani Minta Penanganan Cepat

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sampai seluruh persyaratan administrasi dan persoalan yang ada benar-benar diselesaikan.

“Kami merekomendasikan agar izin-izin yang belum lengkap atau masih memiliki persoalan lahan dan masalah hukum lainnya dihentikan sementara sampai semuanya jelas,” Yushar.

Ia juga meminta pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif untuk turun langsung menyampaikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD kepada Bupati Parigi Moutong.

Baca lainnya :  DPRD Desak Bupati Parigi Moutong Segera Lantik dan Terbitkan SK P3K Paruh Waktu

Selain itu, Panja DPRD juga merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas packing house, menyediakan data produksi dan harga secara transparan, serta memfasilitasi forum komunikasi antara perusahaan dan petani.

Panja juga mendorong dilakukannya monitoring lanjutan serta penyusunan regulasi yang dapat mendukung tata kelola perdagangan komoditas ekspor agar lebih adil dan berkelanjutan.

Yushar menegaskan bahwa laporan Panja tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik DPRD dalam memastikan pengelolaan komoditas ekspor, khususnya durian, berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Baca lainnya :  Tak Bawa Data, Pembahasan Temuan BPK Bappelitbangda Ditunda

“Durian adalah identitas kita, dan durian adalah masa depan Kabupaten Parigi Moutong. Mari kita jaga, kita kelola, dan kita kembangkan bersama,” kata Yushar.

Ia berharap laporan akhir Panja DPRD tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang terukur dan berorientasi pada masa depan pengembangan komoditas durian di Kabupaten Parigi Moutong.

Example 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *