Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan membentuk tim terpadu untuk menelusuri dugaan permainan barcode, kuota, hingga penyaluran BBM bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Parigi Moutong,.Erwin Burase bersama Sekretaris Daerah Zulfinasran dan sejumlah pimpinan perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati, Selasa (15/9/2026).
Erwin meminta tim terpadu segera dibentuk untuk menginvestigasi berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Termasuk menelusuri laporan masyarakat terkait dugaan permainan dalam penggunaan barcode, kuota maupun proses penyaluran BBM.
“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Erwin.
Bupati juga meminta dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam persoalan tersebut ditelusuri dan diverifikasi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain dugaan penyimpangan, Pemkab Parimo turut menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU yang hingga mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah daerah akan merumuskan pola pengaturan antrean agar pelayanan BBM lebih tertib.
Sekda Zulfinasran menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerbitan barcode hingga proses pengambilan dan penyaluran BBM kepada masyarakat.
Validasi penerima BBM bersubsidi juga menjadi perhatian, terutama bagi nelayan dan petani. Data nelayan aktif, kondisi dan kapasitas kapal, jumlah trip serta kebutuhan BBM akan dihitung berdasarkan kondisi riil.
Sementara untuk petani, kebutuhan BBM akan didorong berdasarkan luas lahan dan tahapan kegiatan pertanian hingga masa panen.
Pemkab Parigi Moutong selanjutnya akan melibatkan unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH), untuk memeriksa data, menelusuri laporan masyarakat dan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
