Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti rendahnya capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada semester pertama Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Parigi Moutong, Mohamad Fadli, mengungkapkan terdapat 13 OPD yang mencatat output kinerja di bawah 10 persen. Bahkan, beberapa OPD tercatat memiliki capaian hingga 0 persen.
Hal itu disampaikan Fadli saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Semester Pertama serta Prognosis Enam Bulan Ke Depan, di Ruang Rapat Utama DPRD Parigi Moutong, Senin (10/8/2026).
Menurut Fadli, berdasarkan rekapitulasi data Bappelitbangda, capaian kinerja seluruh OPD pada semester pertama semestinya telah berada di kisaran 50 persen.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari target tersebut.
“Berdasarkan rekapitulasi data Bappelitbangda, dari seluruh OPD, seyogianya capaian kinerja di semester pertama sudah menyentuh 50 persen. Namun realitasnya, hanya 12 OPD yang mampu melampaui target tersebut,” tegas Fadli.
Ia menjelaskan, sekitar 34 persen OPD berada dalam kategori rendah karena memiliki capaian kinerja di bawah 30 persen.
Yang lebih menjadi perhatian, kata dia, sebanyak 13 OPD mencatatkan output kinerja kurang dari 10 persen. Beberapa di antaranya bahkan berada pada angka 0 persen.
Fadli menilai persoalan tersebut bukan sekadar persoalan capaian anggaran, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi II itu menyebut rendahnya kinerja OPD bukan persoalan baru. Kondisi serupa sebelumnya ditemukan dalam evaluasi semester kedua Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, kembali munculnya persoalan tersebut pada semester pertama 2026 menunjukkan adanya masalah yang perlu segera ditelusuri di internal masing-masing OPD.
“Jika masalah di semester kedua tahun 2025 terulang kembali di semester pertama 2026, ini menandakan ada masalah serius di internal OPD. Kami khawatir dampak berantainya akan langsung dirasakan masyarakat serta mengancam penyerapan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, rendahnya capaian kinerja dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan apabila tidak segera dilakukan langkah korektif.
Terlebih, waktu pelaksanaan APBD 2026 masih berjalan sehingga pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah cepat untuk mengejar ketertinggalan capaian program.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri tujuh dari sembilan anggota Komisi II DPRD Parigi Moutong.
Rapat digelar berdasarkan mandat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang memberikan kewenangan kepada Komisi II untuk mengambil alih fungsi evaluasi realisasi anggaran yang sebelumnya ditangani Badan Anggaran (Banggar).
Atas dasar itu, Komisi II tidak hanya memanggil OPD yang menjadi mitra kerja komisi, tetapi juga mengundang sejumlah OPD dan jajaran kecamatan di luar mitra kerja Komisi II.
Untuk mendalami penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut, DPRD meminta penjelasan dari Bappelitbangda. Dalam rapat itu, Bappelitbangda diwakili Sekretaris Badan karena Kepala Badan berhalangan hadir akibat sakit.
Komisi II juga akan menelusuri lebih jauh apakah rendahnya kinerja 13 OPD tersebut merupakan persoalan yang baru terjadi pada 2026 atau sudah berlangsung sejak Tahun Anggaran 2024.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengungkap akar persoalan sekaligus menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2026.
