Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto, didampingi Wakil Ketua II Taufik Borman, serta dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (3/9/2026).
Dalam pandangan akhir fraksi, seluruh fraksi menyatakan menerima rancangan KUA-PPAS tersebut dengan sejumlah catatan strategis. Sorotan terutama diarahkan pada penurunan pendapatan daerah, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Parigi Moutong, Arpan Sahar, menyoroti penurunan total pendapatan daerah sebesar Rp109,15 miliar yang dipengaruhi berkurangnya dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp114,14 miliar.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong melakukan inovasi tata kelola berbasis teknologi dan analisis data untuk meningkatkan PAD tanpa mengurangi pemenuhan hak dasar masyarakat.
Fraksi Partai PDI Perjuangan juga mempertanyakan kenaikan belanja operasi senilai Rp33,39 miliar. Sementara kenaikan belanja modal sebesar Rp18,15 miliar diminta diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama jalan di eks-Kecamatan Parigi, jalan kantong produksi dan jembatan penghubung desa terisolir.
Penggunaan SiLPA turut menjadi perhatian. Proyeksi SiLPA senilai Rp41,73 miliar diminta diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, ketersediaan obat di Puskesmas dan penanggulangan bencana.
Fraksi Partai NasDem : DPRD Bukan Alat Stempel.
Juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Parigi Moutong, Salimun Mantjabo menegaskan DPRD bukan sekadar lembaga yang menerima dan menyetujui angka-angka anggaran pemerintah daerah.
Fraksi Partai NasDem meminta setiap pergeseran anggaran dijelaskan secara terbuka, mulai dari alasan pergeseran, sumber dana, tujuan penggunaan hingga penerima manfaat.
Fraksi ini juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyusun program hanya karena tersedia anggaran. Setiap program harus didasarkan pada persoalan nyata masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
Fraksi Partai NasDem menilai keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Fraksi Partai Gerindra Dorong Penataan Infrastruktur
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Parigi Moutong, Ahmad Dg Mabela mendorong APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat penataan infrastruktur dan lingkungan di Ibu Kota Kabupaten Parigi Moutong.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal melalui intensifikasi PAD yang sehat, melakukan efisiensi belanja secara terukur serta memastikan penggunaan SiLPA tepat sasaran.
Fraksi PKB Soroti Ketergantungan Transfer Pusat
Juru bicara Fraksi PKB turut menyoroti penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat.
Pemerintah daerah diminta merespons kondisi tersebut dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan terukur tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar.
PKB mendorong optimalisasi pajak dan retribusi melalui pembenahan basis data dan pemanfaatan teknologi tanpa menambah beban masyarakat.
Belanja modal, menurut PKB, harus diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih, pendidikan dan kesehatan.
Dukungan juga diminta diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, perdagangan dan pariwisata.
Fraksi Partai Perindo Tekankan Transparansi dan Efisiensi
Juru bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong, Yolanda Mambu menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD Perubahan.
Pemerintah diminta lebih cermat menetapkan skala prioritas di tengah penurunan pendapatan daerah dan tidak membebani masyarakat melalui kenaikan tarif atau retribusi.
Perindo juga mendorong efisiensi belanja operasi, termasuk perjalanan dinas dan lembur pegawai, serta meminta belanja modal difokuskan pada infrastruktur dasar.
Terkait SiLPA sebesar Rp38,7 miliar, Perindo mengingatkan agar penggunaannya dilakukan secara hati-hati dan transparan untuk program prioritas.
Fraksi Keadilan Rakyat Desak Perbaikan Infrastruktur
Juru bicara Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong, Irawati menyampaikan 12 poin catatan kritis yang salah satunya menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai masih terbengkalai.
Fraksi ini mendesak pemerintah segera memperbaiki jembatan atau plat dekker di Desa Gurinda dan Desa Maranti, Kecamatan Mepanga, yang disebut telah lama terputus dan menjadi akses penting antar desa.
Kemudian, perbaikan gedung SD Negeri di Desa Bugis dan Desa Mepanga juga diminta menjadi prioritas.
Fraksi Keadilan Rakyat menilai usulan tersebut telah berulang kali disampaikan, namun belum mendapat respon yang memadai.
Selain pembangunan fisik, persoalan pelayanan publik turut disoroti, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat rekomendasi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Pemerintah diminta memastikan proses pelayanan tersebut mudah, cepat dan bebas dari pungutan.
Fraksi Partai Golkar Tekankan Dampak Nyata APBD
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Parigi Moutong, Imam Muslihun menegaskan APBD Perubahan tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif.
Ia menegaskan, anggaran harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari jalan usaha tani, fasilitas nelayan, ruang belajar hingga pelayanan kesehatan.
Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar belanja operasional tidak mendominasi belanja pembangunan.
Menurutnya, birokrasi harus menjadi mesin penggerak pembangunan, bukan justru menyerap sebagian besar sumber daya anggaran. Fraksi Golkar menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur.
Keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari output berupa serapan anggaran atau capaian fisik, tetapi harus diukur dari outcome atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan disetujuinya Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 oleh tujuh fraksi, dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses penyusunan Raperda Perubahan APBD.
Rancangan tersebut akan menjalani tahapan asistensi dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan fraksi-fraksi sekaligus menegaskan bahwa dukungan terhadap KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 tetap disertai fungsi pengawasan DPRD.
Pemerintah diminta memastikan setiap rupiah anggaran direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
