Parigi Moutong, PUSATWRTA.ID — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mendorong pemerintah daerah memperketat kebijakan efisiensi fiskal dalam penyusunan anggaran daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Sayutin dalam rapat Badan Anggaran bersama Bappelitbangda di ruang rapat DPRD Parigi Moutong, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut pemerintah daerah mengambil langkah realistis dengan memangkas belanja yang dinilai tidak rasional.
Sayutin meminta Pemkab Parigi Moutong membedah secara menyeluruh struktur belanja operasi dengan mengacu pada kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan tersedia ruang anggaran bagi kebutuhan prioritas maupun kondisi tidak terduga.
“Kita harus membedah secara menyeluruh dan mengkorelasikan seluruh belanja operasi. Kita bandingkan apakah cocok dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga kita bisa tahu berapa yang bisa dicadangkan untuk kebutuhan tidak terduga,” ujar Sayutin.
Ia menegaskan, dalam kondisi fiskal yang sulit, pemerintah daerah tidak boleh mempertahankan belanja yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Sekarang ini kondisi fiskal sedang sulit, semuanya pahit. Jadi belanja yang tidak rasional harus kita keluarkan,” tegasnya.
Selain belanja operasi, Sayutin turut menyoroti kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Parigi Moutong.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap skema pemberian TPP agar lebih mencerminkan kinerja dan beban kerja pegawai.
Ia mempertanyakan kondisi ketika pegawai yang aktif bekerja dan pegawai yang dinilai kurang aktif memperoleh besaran TPP yang sama.
“Ada yang aktif, ada yang tidak aktif, tapi TPP-nya sama. Bagaimana dengan yang aktif setiap saat?” ujarnya.
Sayutin juga menyinggung kebijakan efisiensi TPP yang telah diterapkan di daerah lain. Menurutnya, langkah pengurangan TPP dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan apabila kondisi fiskal daerah membutuhkan penyesuaian.
“Di daerah lain seperti Maluku Utara, mereka berani memotong TPP pegawai demi efisiensi fiskal, dan kita pun sepakat untuk langkah efisiensi ini meskipun tidak populer,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan validitas data kebutuhan belanja pegawai.
Sayutin meminta data terkait jumlah ASN, proyeksi ASN yang memasuki masa pensiun, hingga kebutuhan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk pembayaran gaji ke-13, disajikan secara rinci.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menghitung kemampuan fiskal sekaligus menentukan ruang anggaran yang masih tersedia untuk program prioritas.
Sayutin turut menekankan pentingnya sinkronisasi data penerimaan daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan terbaru.
Ia meminta proses penyusunan KUA-PPAS tidak berlarut-larut. Menurutnya, keterlambatan penetapan dokumen tersebut berpotensi menghambat tahapan evaluasi di tingkat pemerintah provinsi.
“Harusnya di minggu kedua ini KUA-PPAS sudah kita sepakati bersama. Kita tidak boleh lambat lagi karena masih ada proses evaluasi di Gubernur,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Sayutin juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD diperlukan untuk membantu menutup kekurangan Dana Transfer Umum (DTU) sehingga risiko defisit anggaran dapat ditekan.
“Target PAD juga harus dioptimalisasi untuk menutup kekurangan Dana Transfer Umum agar daerah tidak mengalami defisit anggaran,” ujarnya.
