Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID– Anggota DPRD Parigi Moutong, Husen Mardjengi, menegaskan bahwa informasi mengenai pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menanggapi pernyataan resmi Bupati Parigi Moutong dalam sebuah pertemuan yang menyebut setiap anggota DPRD memiliki alokasi pokir Rp1 miliar per orang pada tahun 2026.
Menurutnya, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya demikian.
“Saya harus sampaikan ini supaya masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Jangan sampai setiap pertemuan kita menyampaikan seolah-olah semua program sudah masuk sistem pokir dan pasti terealisasi,” ujarnya.
Husen menjelaskan, banyak usulan masyarakat yang dihimpun saat reses, mulai dari proposal hingga berbagai program pembangunan. Bahkan, dalam satu kesempatan ia menyebut ada puluhan proposal yang masuk.
Namun, realisasi program tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti bahwa dari puluhan usulan yang diajukan, tidak semuanya dapat muncul atau terakomodasi dalam sistem perencanaan.
“Syukur-syukur kalau bisa muncul satu program. Tadi saya ada puluhan usulan, dan itu pun belum tentu semuanya terealisasi,” katanya.
Menurutnya, pokir merupakan bentuk perjuangan anggota DPRD untuk menjawab harapan masyarakat. Karena itu, transparansi perlu dikedepankan agar publik memahami proses dan keterbatasan yang ada.
Di akhir penyampaiannya, Husen mengapresiasi perwakilan bupati yang hadir dalam forum tersebut dan berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat Parigi Moutong.
