Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID – Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 di DPRD diwarnai kritik tajam terhadap kondisi fiskal daerah pada rapat Paripurna, yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (14/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai NasDem menilai APBD masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sementara belanja pembangunan dinilai terlalu kecil.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, kedua fraksi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp189,6 miliar, jauh di bawah pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai Rp1,21 triliun.
Fraksi NasDem menyebut tingkat ketergantungan fiskal Parigi Moutong terhadap pemerintah pusat masih mencapai 83,6 persen.
“Kondisi ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal daerah kita masih sangat lemah. Anggaran kita habis hanya untuk kebutuhan birokrasi dan aparatur, hal ini dirasa tidak adil bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan fisik,” kata juru bicara Fraksi NasDem.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritik besarnya belanja operasi yang menyerap lebih dari 76 persen APBD atau sekitar Rp1,09 triliun.
Sementara belanja modal hanya sekitar Rp24,69 miliar atau sekitar 1,7 persen dari total anggaran, sehingga dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Selain mendorong peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, PDIP meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran dana transfer dari pusat tidak terganggu akibat persoalan administrasi.
Kedua fraksi juga mendesak APBD 2027 lebih berpihak pada sektor pertanian dan kelautan, mengingat mayoritas masyarakat Parigi Moutong menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Sejumlah usulan pembangunan turut disampaikan, mulai dari perbaikan jalan dan drainase di Kecamatan Moutong.
Kemudian, rehabilitasi jembatan penghubung, pengerukan Sungai Moutong, optimalisasi SPAM IKK, peningkatan status Puskesmas dan Rumah Sakit Buluye Napoae menjadi tipe C, hingga pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kasimbar dan Palasa.
Meski memberikan banyak catatan kritis, seluruh fraksi menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya di DPRD.
Penulis : Wad
Editor : Wady
