Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Sebanyak 42.306 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat akan menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog.
Program ini merupakan bagian dari penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Oktober dan November 2025, yang dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Tolai, Kecamatan Torue, pada Selasa (11/11/2025).
“Bantuan kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah pusat menyalurkan bukan hanya beras, tetapi juga minyak goreng. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok,” ujar Abdul Sahid kepada wartawan.
Penyaluran bantuan ini mengacu pada Surat Kepala Bapanas Nomor 347/TS.03.3/K/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang penugasan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Minyakita, serta Keputusan Kepala Bapanas Nomor 371 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah.
Sementara itu, dalam surat resmi Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tengah bernomor B-925/19010/10/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong, disebutkan bahwa total bantuan untuk daerah tersebut mencapai 846.120 kilogram atau 846 ton beras dan 169.224 liter minyak goreng.
“Penyaluran akan dilakukan pada bulan Oktober dan November 2025 dengan rincian sesuai data yang diterima dari Bapanas,” tulis Jusri, Pemimpin Wilayah Bulog Sulteng, dalam surat tersebut.
Bulog juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran agar berjalan tertib, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Dari data yang dilampirkan, bantuan akan didistribusikan ke 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak adalah Tinombo dengan 3.042 keluarga penerima, disusul Tinombo Selatan, 2.942 keluarga dan Parigi Tengah, 2.517 keluarga penerima.
Abdul Sahid menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran melalui koordinasi dengan camat dan kepala desa.
“Kami akan mengecek kembali data penerima di lapangan. Jika ada yang sudah tidak layak, meninggal dunia, atau secara ekonomi sudah mampu, maka akan diperbaiki. Kami tidak ingin bantuan ini salah sasaran,” tegasnya.
Ia juga berharap program bantuan pangan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga beras di daerah.
“Kami semua berharap program pemerintah pusat dan daerah ini berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
