Parigi Moutong, PUSATWARTA.ID — Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk Supardin S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PGRI Kabupaten Parigi Moutong.
Penunjukan tersebut dilakukan setelah Pengurus PGRI Sulawesi Tengah menonaktifkan Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Parigi Moutong periode 2025–2030.
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 335/Org/PGRI.Sulteng/XXIII/2026 tertanggal 5 September 2026.
Supardin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I PGRI Parigi Moutong mengatakan, langkah awal setelah menerima mandat tersebut adalah memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus meredam gejolak informasi yang berkembang di internal pengurus maupun media sosial.
“Tugas utama saya adalah menjalankan roda organisasi pasca-penonaktifan. Kami langsung menggelar rapat internal bersama unsur pimpinan, pembina, dan dewan pakar untuk merespon dinamika yang berkembang,” ujar Supardin dalam konferensi pers bersama sejumlah awak media di Parigi, Selasa (8/9/2026).
Ia mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Parigi Moutong untuk melaporkan kondisi terkini organisasi.
Menurut Supardin, Bupati menegaskan tidak akan mengintervensi persoalan internal PGRI dan meminta penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme organisasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Bupati berpesan agar situasi kondusif dan tetap terjaga. Jangan sampai dinamika internal ini memicu perpecahan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Supardin menegaskan, dirinya menjalankan tugas sebagai Plt Ketua PGRI Parigi Moutong sesuai arahan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memastikan organisasi tetap berjalan seperti sebelumnya.
“Sebagai Plt Ketua, saya menjalankan tugas sesuai arahan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah. Prinsipnya, organisasi harus tetap berjalan seperti sebelumnya,” ujarnya.
Kemudian, seluruh program dan kegiatan kata dia, tetap dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Untuk mencegah kesimpangsiuran informasi, Supardin menginstruksikan jajaran pengurus PGRI di 23 kecamatan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pengurus juga diminta menahan diri serta tidak menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh situasi melalui media sosial.
Terkait kepengurusan definitif, Supardin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah. Konferensi Luar Biasa (KLB) dapat dilaksanakan apabila nantinya diarahkan oleh pengurus provinsi.
“Sekarang belum ada petunjuk untuk KLB, belum ada,” ujarnya.
Ia memastikan koordinasi dengan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah terus dilakukan secara berkala.
“Kami mengimbau seluruh anggota PGRI, mulai dari tingkat cabang hingga kabupaten, tidak terpengaruh isu liar dan terus menjaga marwah organisasi,” ujarnya.
